Sinergi Eksekutif dan Legislatif Diperkuat, DPRD dan Pemkab PPU Bahas Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan
NalaRNusantara; Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD PPU menggelar Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD, guna menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui pemaparan visi dan misi kepala daerah.
Rapat ini menjadi panggung awal konsolidasi antara dua lembaga penting pemerintahan daerah—eksekutif dan legislatif—untuk memastikan program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat segera diwujudkan.
Dalam sambutannya, Bupati PPU, Mudyat Noor, menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat dengan DPRD demi percepatan pembangunan di Benuo Taka.
“Kita ingin membangun PPU ini menjadi lebih baik. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika kita berkolaborasi dengan baik,” ujar Mudyat.
Ia menyebut terdapat sembilan program unggulan yang akan menjadi fokus bersama dalam waktu dekat. Program tersebut akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang saat ini tengah dirampungkan.
“Prioritasnya jelas: pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan tentu program beasiswa. Itu komitmen kita,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyambut positif pemaparan visi-misi dari eksekutif. Menurutnya, rapat ini penting untuk menguji konsistensi kepala daerah terhadap janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat.
“Jangan sampai program hanya sekadar lip service saat kampanye. Ini soal tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegasnya.
Raup juga menyinggung soal pentingnya harmoni antara kepala daerah yang diusung Partai Gerindra, DPRD yang dipimpin oleh kader Gerindra, hingga ke Presiden RI Prabowo Subianto yang juga berasal dari partai yang sama. Kesamaan politik ini, katanya, harus menjadi kekuatan dalam memperjuangkan pembangunan dari tingkat daerah hingga pusat.
“Ini kesempatan emas. Harus dimanfaatkan dengan baik agar program pembangunan sinkron dari bawah ke atas,” ujarnya.
Raup menambahkan, tidak semua visi-misi bisa diterapkan secara kaku karena ada realitas lapangan yang berbeda-beda di setiap kecamatan, seperti Penajam, Babulu, Waru, Sepaku, dan bahkan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Skala prioritas harus fleksibel. Kita dorong hal-hal mendasar seperti layanan rumah sakit, air bersih dari PDAM, pendidikan, hingga pemekaran wilayah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan DPRD telah menggelar rapat kerja internal untuk mengidentifikasi sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas dari pemerintahan sebelumnya.
“Kami ingin program baru berjalan, tapi PR lama juga harus diselesaikan. Ini soal keberlanjutan dan kesinambungan visi pembangunan,” pungkas Raup.
Rapat paripurna ini menandai awal komitmen bersama membangun PPU yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika kehadiran IKN. (Adv)
