Pemkab Kukar Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Forum Kemitraan Faskes: Komitmen Nyata Menuju Pelayanan Lebih Baik
NalaRNusanatara-Kukar; Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Kemitraan bersama Fasilitas Kesehatan (Faskes), Senin (19/5/2025), yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kukar.
Forum tersebut menjadi wadah penting untuk mempererat koordinasi lintas sektor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berbagai pemangku kepentingan turut hadir, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan pihak fasilitas layanan kesehatan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari antrean pelayanan hingga keterbatasan jangkauan fasilitas kesehatan.
“Melalui forum ini, kita berharap semua pihak bisa saling memberi masukan, agar pengelolaan layanan kesehatan semakin baik, baik untuk kondisi sekarang maupun di masa yang akan datang,” ujar Sunggono.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga memaparkan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kukar telah mencapai lebih dari 100 persen.
Artinya, seluruh penduduk Kukar telah tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, di mana pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kukar terus berupaya memastikan setiap warganya mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang layak dan merata.
Namun demikian, Sunggono juga mengakui masih terdapat tantangan yang harus diatasi bersama, terutama menyangkut keterbatasan jenis layanan yang ditanggung BPJS.
“Ini yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang ada beberapa layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” jelasnya.
Meski begitu, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk menjamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis, tanpa harus terbebani biaya tambahan yang memberatkan.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen agar masyarakat bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya,” tegas Sunggono.
Menanggapi persoalan antrean panjang di beberapa fasilitas kesehatan, ia menyoroti rendahnya pemanfaatan sistem antrean online oleh masyarakat. Padahal, sistem ini telah tersedia dan dirancang untuk memangkas waktu tunggu pasien secara signifikan.
“Kebanyakan masyarakat datang langsung dan baru mendaftar di tempat, sehingga terjadi pembeludakan antrean. Padahal sudah ada sistem pelayanan waktu tunggu online yang bisa dimanfaatkan,” tutupnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kukar membuktikan keseriusannya dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan secara menyeluruh. Komitmen pemerintah daerah bukan hanya terlihat dari kebijakan, tetapi juga dari upaya konsisten membangun komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak demi menciptakan layanan kesehatan yang inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. (Fh/adv)
