Rendi Tanggapi Pandangan DPRD Soal Pertanggungjawaban APBD 2024: Komitmen Perbaikan dan Fokus pada Penurunan Kemiskinan
NalaRNusantara-Kukar; Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keterbukaan terhadap masukan legislatif dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin secara langsung menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Rendi menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai catatan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.
Ia mengakui bahwa di lapangan, masih ada program-program yang belum terlaksana secara maksimal. Menurutnya, situasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah.
“Besarnya SILPA 2024 bukan semata karena rendahnya serapan, tapi karena adanya earmark dari pusat yang cair di akhir tahun dan perubahan mekanisme penyaluran dana transfer,” jelas Rendi.
Ia menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tersebut akan dimaksimalkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.
Pemerintah, kata Rendi, akan memfokuskan penggunaan anggaran pada sektor-sektor strategis, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Tanggapan pemerintah juga menyoroti isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya menjadi salah satu catatan penting dari DPRD Kukar.
Menanggapi hal tersebut, Rendi menyatakan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen menambah PAD secara bertahap setiap tahunnya.
Upaya ini akan ditempuh dengan menggali lebih jauh potensi-potensi ekonomi daerah, termasuk melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah seperti Perseroda, Perusda, dan BUMD lainnya.
“Kami targetkan PAD terus meningkat minimal lima tahun ke depan. Potensi kita masih besar dan akan terus kita gali,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi ruang penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi dalam membangun tata kelola anggaran yang lebih efektif, sekaligus memastikan bahwa kebijakan fiskal berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. (Fh/adv)
