Internet Gratis Lima Tahun untuk Desa-Desa di Kukar: Langkah Nyata Kolaborasi Digital Pemkab dan Pemprov
NalaRNusantara-Kukar; Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pemerataan akses digital hingga ke pelosok desa.
Dalam sebuah forum strategis yang digelar Kamis (15/5/2025), terjalin sinergi kuat antara Pemkab Kukar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk memastikan akses internet gratis tersedia di seluruh desa selama lima tahun ke depan.
Forum yang diformat sebagai rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi teknis antarinstansi, melainkan momen penting penyatuan visi pembangunan digital lintas pemerintahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim.
Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, yang mewakili pimpinan daerah Kukar, menyebut inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam membumikan semangat inklusivitas dan percepatan pelayanan berbasis teknologi hingga ke lapisan masyarakat paling dasar.
“Ini adalah momen penting untuk menyelaraskan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah penyediaan jaringan internet yang merata hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Menurut Dafip, pembangunan infrastruktur digital harus dimaknai bukan hanya sebagai penyediaan akses teknologi, tetapi sebagai investasi sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dengan koneksi internet yang memadai, warga desa akan lebih mudah menjangkau informasi, pendidikan daring, layanan administrasi, hingga peluang ekonomi digital.
“Saya harap masyarakat desa bisa merasakan langsung dampaknya. Internet bukan hanya soal komunikasi, tapi juga membuka peluang ekonomi, pengembangan SDM, dan percepatan pelayanan,” tambahnya.
Komitmen bersama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltim dan Diskominfo kabupaten/kota. Salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah jaminan ketersediaan layanan internet secara gratis di desa-desa selama lima tahun penuh.
Selain membahas ketersediaan jaringan, pertemuan juga menggali isu-isu teknis strategis seperti batasan kewenangan lintas pemerintahan, keamanan informasi dan sandi negara, tata kelola data, serta penguatan infrastruktur statistik daerah. Semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan digital berjalan secara terintegrasi dan efisien.
Lebih dari itu, kolaborasi ini menjadi simbol bahwa pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman adalah keniscayaan. Kukar dan Kaltim, melalui langkah ini, menggarisbawahi bahwa pemerataan digital bukanlah wacana, melainkan aksi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat desa.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis bisa menghadirkan digitalisasi yang merata dan adil. Internet gratis di desa bukan lagi impian, tapi sebuah realisasi dari tekad bersama,” pungkas Dafip. (Fh/adv)
