Jhon Kenedi Soroti Kondisi Infrastruktur Jembatan Rusak di Wilayah PPU, Harap Perbaikan Segera Terealisasi
NalaRNusantara;PENAJAM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedi menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya infrastruktur jembatan yang sudah tidak layak digunakan di sejumlah wilayah PPU, termasuk di Desa Sebakung, Kecamatan Babulu.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, namun juga tersebar di daerah lain seperti di Desa Bukit Subur dan Kelurahan Riko.
“Bukan hanya di Sebakung, di Bukit Subur, Riko, dan beberapa tempat lain juga saya lihat kondisi jembatan sangat memprihatinkan. Ini saya anggap sebagai hal yang sangat urgent,” ujar Jhon Kenedi, Senin (28/4/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan beberapa jembatan penting, salah satunya di wilayah Riko. Namun, akibat refocusing anggaran selama masa pandemi Covid-19, dana yang sempat dianggarkan hingga Rp4 miliar itu akhirnya dibatalkan.
“Jembatan di Riko itu sudah tidak bisa dilewati kendaraan, padahal akses ke dalamnya sangat penting untuk pertanian dan perkebunan. Sayangnya, anggarannya sempat dialokasikan zaman Pak AGM (Bupati PPU 2018-2022), tapi karena refocusing Covid, anggaran itu hilang,” terangnya.
Jhon Kenedi menyadari kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur tersebut. Kendati demikian, ia tetap berharap agar ke depan pendanaan Kabupaten dapat membaik, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kecamatan Sepaku.
“Kalau ibu kota ada di Sepaku, tentu tidak mungkin kotanya maju sementara kabupatennya tertinggal. Kita berharap kondisi ini segera membaik. Pemerintah sebenarnya sudah punya daftar kebutuhan infrastruktur, tinggal menunggu anggaran saja,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat, dengan memprioritaskan sektor-sektor layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur mendesak, termasuk jalan dan jembatan.
“Rumah sakit itu harus kita biayai, tidak bisa bergeser. Begitu juga dengan infrastruktur seperti jembatan yang menjadi akses utama masyarakat. Kita atur pembangunannya sesuai peluang yang ada,” pungkasnya.(*ara/adv)
