Pemkab Kukar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan lewat Pendampingan SPIP Terintegrasi
NalaRNusantara-Kukar; Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus dibuktikan. Salah satunya melalui pelaksanaan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025, yang digelar Kamis (29/5/2025) di Ruang Serbaguna Dispora, Kompleks Olahraga Aji Imbut, Tenggarong Seberang.
Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama bagi para asesor dari seluruh perangkat daerah dan perwakilan kecamatan se-Kukar. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengendalian intern dalam proses pemerintahan.
Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, kegiatan dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani, yang menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar pelaporan administratif, melainkan bagian penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap risiko.
“Filosofi dari kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui identifikasi dan pengelolaan risiko serta aktivitas pengendalian yang tepat. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara terukur dan bertanggung jawab,” ujarnya saat memberi sambutan.
SPIP terintegrasi, jelas Ahyani, tidak hanya menjadi alat ukur kinerja administratif, tetapi juga mampu memperkuat fungsi pengawasan internal dan deteksi dini atas potensi penyimpangan anggaran. Dengan sistem ini, Pemkab Kukar berharap setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh baik dari sisi anggaran, aturan, maupun etika publik.
“SPIP membantu kita mengidentifikasi titik-titik rawan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Mekanisme pengendalian seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterpaduan antara tiga pilar utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni SPIP, manajemen risiko, dan manajemen kinerja. Ketiganya saling melengkapi untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“SPIP mengendalikan risiko, manajemen risiko membantu memetakan ancaman dan peluang, sedangkan manajemen kinerja memastikan target pembangunan tercapai. Ketiganya harus berjalan sinergis,” imbuhnya.
Para asesor yang hadir tidak sekadar peserta, melainkan aktor penting dalam memastikan kualitas pengendalian intern di masing-masing instansi. Karenanya, Ahyani mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan secara serius dan penuh tanggung jawab.
“Saya minta para asesor serius mengikuti kegiatan ini, karena tanggung jawab mereka besar dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. SPIP yang diisi dengan baik akan membantu Pemkab meningkatkan level penilaian dan reputasi tata kelola pemerintahan kita,” ucapnya.
Ia menutup sambutan dengan harapan besar yaitu agar kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan budaya kerja bersih, profesional, dan bertanggung jawab di lingkup Pemkab Kukar.
“Dengan kerja bersama, Kukar bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang unggul dan akuntabel,” tutupnya. (Fh/adv)
