Rusbani Soroti Wacana Air Bersih Gratis, Harus Didefinisikan dengan Jelas dan Bijak
NalaRNusantara;Penajam – Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Rusbani, menanggapi wacana program air bersih gratis yang menjadi salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati PPU 2025-2030. Menurutnya, program tersebut masih memerlukan kajian mendalam, terutama terkait definisi “gratis” dan dampaknya terhadap pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka.
“Kalau bicara gratis, ini harus jelas. Gratis seperti apa? Karena berkaitan dengan itu banyak hal yang perlu didefinisikan. Contoh di provinsi, ada program pendidikan gratis, ternyata hanya beasiswa di kaltim dan itu pun ada batas usia. Nah, untuk air gratis ini kita juga harus lihat nanti di RPJMD, apakah termaktub di situ atau tidak,” ujar Rusbani.
Ia menegaskan, konsep air gratis tidak harus diartikan bahwa seluruh masyarakat tidak lagi membayar iuran bulanan. Bisa saja, kata dia, program ini hanya berlaku untuk segmen tertentu seperti rumah ibadah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), atau hanya pada pemasangan sambungan awal.
“Kalau mencermati di daerah lain, rasanya belum ada itu air benar-benar gratis. Mungkin nanti bentuknya adalah pemasangan gratis untuk MBR, atau rumah ibadah digratiskan. Tapi kalau sampai iuran gratis semua, ini beban besar. Hitungan kasarnya bisa mencapai Rp43 miliar per tahun,” bebernya.
Terkait harapan masyarakat yang menganggap program ini berarti tidak ada lagi pembayaran bulanan, Rusbani mengingatkan pentingnya edukasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti penyampaian awalnya, alternatif gratis bisa dalam bentuk tertentu, misalnya batas pemakaian maksimal dalam sebulan 3–5 kubik gratis, selebihnya bayar.
“Ini bisa juga mengedukasi masyarakat agar hemat air. Kalau gratis semua, bisa jadi nanti malah konsumsi berlebihan. Yang biasanya mandi dua kali, jadi tiga kali. Uang enggak ada, tidak mendidik juga,” pungkasnya.
Rusbani menegaskan, pihaknya akan mencermati usulan pemerintah terkait program ini dalam dokumen perencanaan daerah. Ia berharap program yang disusun benar-benar realistis dan berkelanjutan, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.(Adv)
