Sekkab Kukar Sunggono Minta Database ASN Diperbaiki dan di Update
NalaRNusantara,- Pentingnya Profesionalisme ASN di Kukar Data akurat dan dukungan kepala perangkat daerah untuk peningkatan kualitas ASN.
Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ukuran yang menggambarkan kualitas berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono saat membuka rapat koordinasi manajemen kepegawaian, dalam rangka penguatan penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pada Selasa (24/10/2023).
Profesionalisme ASN bagi pegawai dikatakan Sunggono, dapat menjadi pengembangan diri dalam peningkatan profesionalitas sebagai pegawai. Sedangkan bagi instansi pemerintah, profesionalisme itu dapat menjadi dasar perumusan pengembangan pegawai ASN secara organisasi.
Kemudian untuk masyarakat, digunakan sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional, terutama berkaitan dengan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, database ASN sangat diperlukan dalam pengembangan kompetensi pegawai, juga data ASN yang harus update dan terintegrasi dengan berbagai sistem aplikasi di pemerintahan. Dengan data yang akurat, tentu kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian akan terpetakan dengan baik.
Sehingga, tepat sasaran dalam grand design pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang akan berdampak signifikan dengan peningkatan indeks profesionalisme ASN di Kukar.
“Semua sama-sama menyadari dari sisi jumlah ASN Kukar tidak kekurangan. Namun, dari sisi kompetensi masih jauh dari harapan dan masih terjadi gap (celah) yang sangat mencolok. Sehingga, terlihat perbedaan kompetensi tiap-tiap ASN di Kukar,” kata Sunggono.
Mendukung hal tersebut, ia pun meminta agar perbaikan database ASN terus dilakukan dan terus di update. Sehingga, pemetaan yang dilakukan kepada ASN jauh lebih mudah.
“Mengupdate database sangatlah penting dan bila ada temuan, maka perbaikan data ASN menjadi hal yang serius dan harus dilakukan. Karena jumlah ASN Kukar banyak dan hal ini harus menjadi perhatian penting agar akurasi data bukan hanya dari kesesuaian jumlah. Namun, juga data-data lainnya yang diperlukan dalam peningkatan kualitas ASN,” ucapnya.
Diungkapkannya juga, bahwa saat ini Pemkab Kukar sedang dalam proses penetapan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, juga menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan Permenpan 45 Tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah.
Menyusun peraturan tentang sistem kerja, menyusun standar kompetensi jabatan mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), adiministrator dan pengawas serta menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) terkait tunjangan tambahan penghasilan dan penilaian kinerja perangkat daerah. Semua peraturan ini disebut saling berkaitan.
“Mohon dukungan kepada seluruh kepala perangkat daerah, sama-sama berupaya untuk memperbaiki keakuratan data kepegawaian, meningkatkan kompetensi, mengawal kinerja dan kedisiplinan ASN di Kukar,” tutupnya.
Meskipun upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN di Kukar adalah langkah yang penting, ada beberapa perhatian negatif yang perlu dipertimbangkan:
1. Tantangan Data Yang Tidak Akurat: Memastikan data ASN yang akurat adalah hal yang sangat penting, tetapi bisa menjadi tantangan yang sulit. Proses pengumpulan, pemutakhiran, dan validasi data bisa memakan waktu dan sumber daya yang besar. Kesalahan atau ketidakakuratan data bisa menghambat upaya peningkatan profesionalisme.
2. Kesenjangan Kompetensi Yang Signifikan: Tantangan besar adalah kesenjangan kompetensi di antara ASN di Kukar. Membawa semua ASN ke tingkat kompetensi yang sama bisa menjadi proses yang panjang dan memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan yang signifikan.
3. Kepala Perangkat Daerah Harus Bersedia Berubah: Peningkatan dalam pengelolaan ASN memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala perangkat daerah. Namun, mungkin ada tantangan untuk meyakinkan semua pemimpin untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang diusulkan.
4. Tantangan Implementasi: Merancang peraturan dan kebijakan yang mendukung profesionalisme ASN adalah satu hal, tetapi implementasinya mungkin memerlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Memastikan bahwa perubahan itu benar-benar diterapkan di seluruh organisasi bisa menjadi tantangan.
Poin-poin negatif ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN adalah tugas yang tidak mudah dan mungkin memerlukan waktu dan usaha yang signifikan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerja keras, perbaikan dalam kualitas ASN dan pelayanan publik bisa dicapai.