NalaRNusantara-Kukar; Tantangan dalam pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong berbagai pihak untuk duduk bersama mencari solusi.
Semangat itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Kabupaten Kukar yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Selasa (05/08/2025).
Kegiatan ini digelar berkat kolaborasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, serta dihadiri para camat dan perwakilan kecamatan se-Kukar.
Sekretaris Kesbangpol Kukar, Sutrisno, yang membuka kegiatan, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.
Ia mengakui, salah satu kendala utama adalah minimnya pelaporan rutin dari perusahaan terkait keberadaan TKA.
“Tanpa data yang akurat dan terbuka, pengawasan akan sulit dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Sutrisno menjelaskan, sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar jumlah TKA di Kukar. Namun, data rinci mengenai identitas dan aktivitas mereka belum sepenuhnya mudah diakses.
Di sisi lain, perubahan regulasi membuat pengawasan lapangan kini harus melalui koordinasi resmi dengan Imigrasi sebagai koordinator Timpora, sehingga ruang gerak pemerintah daerah lebih terbatas dibanding sebelumnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa forum seperti Timpora menjadi kesempatan emas untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan langkah.
“Kita ingin semua pihak bisa menyatukan persepsi, membangun kolaborasi, dan menghilangkan ego sektoral,” tegasnya.
Sutrisno juga mengingatkan agar seluruh instansi tetap waspada terhadap potensi ancaman. Ia mencontohkan, pernah terjadi kasus seorang TKA terlibat tindak pidana di Kukar, dan pelacakan tersangka kala itu terkendala minimnya data.
“Pengawasan ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut stabilitas daerah. Data yang solid dan kerja sama yang kuat adalah kunci,” pungkasnya.
Dengan semangat koordinasi yang terbangun melalui Timpora, diharapkan pengawasan terhadap TKA di Kukar dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan mampu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. (Fh/adv)