Wahid Soroti Kesenjangan Upah Jadi Alasan Warga Enggan Bekerja di Proyek IKN
NalaRNusantara;Penajam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menyoroti kesenjangan upah yang masih menjadi kendala utama bagi masyarakat lokal PPU untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun proyek IKN menawarkan peluang kerja yang besar, perbedaan standar gaji antara PPU dan IKN membuat warga enggan bergabung.
“Peluang saya pikir sama, cuma terkadang yang menjadi kendala karyawan lokal kita itu standar gajinya. Standar gaji kita di sini kan tinggi, sedangkan di IKN kan ikutin standar nasional,” ujar Wahid pada Selasa (20/5/2025).
Menurut Wahid, kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lokal lebih memilih bekerja sebagai pekerja harian di sekitar rumah mereka, daripada menerima gaji yang dianggap lebih rendah di proyek IKN.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah aktif melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di IKN agar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, masalah perbedaan standar upah tetap menjadi hambatan utama.
“Terkait prioritas sudah pasti, kita juga sering sosialisasi terkait itu. Hanya saja kan upah yang diterima pekerja IKN, kalau tenaga lokal ini kan lebih tinggi upahnya. Mereka minta di atas Rp 200 ribu (per hari), sedangkan standar di IKN ikut standar pusat,” pungkasnya.
Wahid menegaskan bahwa penolakan tenaga kerja lokal bukan berasal dari perusahaan, melainkan dari pertimbangan masyarakat lokal terkait standar gaji yang berbeda.(*saf/adv)
