Bupati Pimpin Rakor Terkait Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok Menjelang Idul Fitri
NalaRNusantara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Koordinasi terkait upaya Pemkab Kukar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok selama Bulan Ramadan dan kesiapan menjelang Idul Fitri 1445 H/ 2024 di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah berupaya untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah bahan pangan selama bulan Ramadan dan kesiapan dalam menghadapi Idul Fitri.
Menurutnya, hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga untuk menjaga nilai inflasi daerah dan stabilitas ekonomi local, dan memastikan ketersediaan serta stabilitas harga sejumlah bahan pangan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri.
Ia juga menegaskan bahwa diperlukan sejumlah langkah-langkah konkrit yang strategis untuk mengatasinya. Diantaranya mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
“Tujuannya untuk memantau dengan lebih cermat pergerakan pasokan dan harga bahan pokok di pasaran sehingga mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG dapat cepat terpantau,” jelas Edi Damansyah.
Ia juga mengatakan perlu mengintensifkan optimalisasi intervensi pasar karena Langkah-langkah intervensi pasar yang tepat dilakukan dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan kebijakan subsidi baik itu BLT, BBM nelayan/ ojol, BLT pakan untuk pembudidaya ikan serta kegiatan padat karya.
Selain itu pemerintah juga memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan dengan menjalin kerjasama dengan para produsen dan distributor untuk memastikan pasokan komoditas pangan yang mencukupi terutama beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnnya.
“Yang harus dipastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Dengan Sistem distribusi yang efisien dan terukur diharapkan agar pasokan pangan dapat tersalurkan dengan lancar ke seluruh pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada OPD terkait untuk melakukan peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah. Dengan melakukan peninjauan serta koordinasi yang berkelanjutan dalam penetapan kebijakan tarif daerah dan mempertimbangkan berbagai faktor maka perlu diperhatikan dengan cermat agar tidak memberikan tekanan tambahan pada harga bahan pokok.
“Harapannya bahwa langkah-langkah konkrit yang disusun bersama ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya.
